Aksarabrita.com – Pemerintah mulai menerapkan kebijakan transformasi budaya kerja dan efisiensi energi secara nasional pada 1 April 2026. Kebijakan ini mendorong perubahan pola kerja sekaligus menekan konsumsi energi di tengah dinamika global.
Selasa, 31/3/2026 pemerintah resmi menetapkan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama satu hari setiap minggu, tepatnya setiap Jumat. Pemerintah juga mendorong sektor swasta mengikuti langkah ini guna meningkatkan efisiensi, mempercepat digitalisasi, dan mengurangi mobilitas masyarakat.
Pemerintah tetap menjaga aktivitas sektor layanan publik dan sektor strategis agar berjalan normal. Sektor kesehatan, keamanan, kebersihan, industri, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, serta keuangan tetap menjalankan Work From Office (WFO). Sekolah juga tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka.
Pemerintah memangkas perjalanan dinas secara signifikan. Instansi mengurangi perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen dan perjalanan luar negeri hingga 70 persen. Pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan dinas dan mendorong pemanfaatan transportasi publik.
Pemerintah mengalihkan anggaran sebesar Rp121 hingga Rp130 triliun ke berbagai program prioritas, termasuk pemulihan wilayah Sumatera. Langkah ini memperkuat efektivitas belanja negara sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Di sektor energi, pemerintah mewajibkan masyarakat menggunakan barcode MyPertamina saat membeli BBM subsidi. Pemerintah membatasi pembelian maksimal 50 liter per hari untuk kendaraan non-angkutan umum. Pemerintah tetap mempertahankan harga BBM subsidi dan non-subsidi tanpa perubahan.
Pemerintah juga menyesuaikan program Makan Bergizi Gratis menjadi lima hari per minggu, dengan pengecualian untuk asrama, daerah 3T, dan wilayah dengan tingkat stunting tinggi. Kebijakan ini berpotensi menghemat anggaran hingga Rp20 triliun.
Pemerintah mengajak masyarakat dan dunia usaha mendukung kebijakan ini dengan tetap tenang dan produktif. Pemerintah memastikan seluruh langkah berjalan terkendali dan siap menyesuaikan kebijakan secara cepat sesuai perkembangan. (***)
